IKAL Komprov Papua

<p><strong>Jayapura</strong>, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Republik Indonesia (IKAL) Komisariat Provinsi Papua, diminta untuk mendukung kerja Gubernur Papua dalam membangun daerah dan masyarakat.</p><p>Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Pusat, Agum Gumelar mengatakan sudah seharusnya apa yang dikerjakan pemerintah selalu didukung. “Presiden maupun Gubernur tidak ingin rakyanya menderita. Untuk itu IKAL harus mendukung apa yang dikerjakan pemerintah provinsi. Jika ada yang dinilai salah, silahkan sampaikan secara elegan dengan tidak turun ke jalan ataupun keluarkan cacian,” kata Agum usai melantik Pengurus IKAL Komisariat Provinsi Papua periode 2017-2022, di Jayapura, Selasa (7/2/2017).</p><p>Dihadapan alumnus IKAL, Agum menekankan dalam menghadapi proses demokrasi seperti saat ini, IKAL harus bersikap netral.</p><p>“11 kabupaten/kota di Papua akan melaksanakan pilkada serentak, sehingga saya minta tidak ada anggota IKAL yang turun ke lapangan, membawa bendera IKAL dan mengkampanyekan salah satu calon pasangan calon. Namun seluruh anggota IKAL diberi kebebasan untuk memilih,” ujarnya.</p><p>Ia menjelaskan, IKAL memiliki kemerdekaan untuk memilih sesuai keyakinan masing-masing, namun perbedaan dalam memilih ini sifatnya sementara karena akan berakhir ketika pilkada juga berakhir.</p><p>“Setelah pilkada berakhir, semua anggota IKAL harus dapat menghormati keputusan tersebut, itu adalah sifat dewasa dalam berdemokrasi,” katanya.</p><p>Sementara itu Ketua IKAL Komisariat Papua, Emi Enembe mengatakan semua pihak bersatu dan mengubah provinsi ini ke arah yang jauh lebih baik.</p><p>“Jadi hal-hal yang kurang bagus, siapapun yang pergi lapor, masalah Papua tolong pegang orang itu dan catat nama orang itu, sehingga semua itu terbuka. Tapi jangan sekali-kali mereka lapor untuk kepentingan pribadi terkait masalah politik,” tutupnya. (*)</p>